Gerindra Hormati Proses Hukum, Tiga Kader Diduga Terseret Kasus Narkoba di Surabaya

UPDATE, 1 OKTOBER 2026

SURABAYA, KlikTeras.com – DPD Partai Gerindra Jawa Timur menyatakan menghormati proses hukum terhadap tiga kadernya yang disebut turut diamankan dalam penggerebekan dugaan penyalahgunaan narkotika di sebuah hotel di Surabaya.

Gerindra Jatim juga menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah selama proses hukum masih berjalan.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Hidayat, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian dan informasi resmi dari aparat penegak hukum terkait perkara tersebut.

“Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan,” kata Hidayat, yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada Rabu (30/9/2026).

Hidayat menegaskan, Gerindra menyerahkan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Partai menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sebagaimana aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sanksi Internal Menunggu Kepastian Hukum

Terkait kemungkinan sanksi terhadap kader yang terseret perkara tersebut, Hidayat menyebut Partai Gerindra memiliki mekanisme internal.

Menurutnya, apabila proses hukum nantinya membuktikan adanya penyalahgunaan narkotika, persoalan tersebut akan diproses melalui mekanisme internal partai.

“Jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, maka akan diserahkan kepada Mahkamah Partai di DPP Partai Gerindra,” kata Hidayat.

Hidayat juga menegaskan bahwa keputusan mengenai bentuk sanksi bukan berada di tingkat DPD Gerindra Jawa Timur.

“Soal sanksi, DPD Gerindra Jatim menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Partai,” ujarnya.

Dengan demikian, sampai saat ini belum ada keterangan bahwa Gerindra Jatim telah menjatuhkan sanksi atau memutuskan pemberhentian terhadap tiga kader tersebut. Posisi partai masih menunggu proses hukum dan informasi resmi dari aparat penegak hukum.

Tiga Anggota DPRD Diamankan

Sebelumnya, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mengamankan delapan orang dari sebuah kamar hotel di Surabaya pada Senin (28/9/2026) dini hari.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menyebut delapan orang tersebut masing-masing berinisial F, R, K, N, Ro, U, Ar, dan A.

Dari delapan orang yang diamankan, tiga di antaranya disebut merupakan anggota DPRD dari tiga kabupaten di Jawa Timur dan berasal dari Fraksi Gerindra.

Untuk menjaga asas praduga tak bersalah serta menghindari penyebarluasan identitas secara berlebihan sebelum adanya kepastian hukum, KlikTeras.com menyamarkan identitas ketiganya dengan inisial sebagai berikut:

U, disebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang;
A, disebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi;
R, disebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Informasi mengenai status mereka sebagai anggota DPRD dan keterkaitan dengan Fraksi Gerindra diberitakan sejumlah media berdasarkan keterangan serta perkembangan pemeriksaan kepolisian.

Tujuh Orang Positif Ekstasi

Menurut keterangan Polrestabes Surabaya, pemeriksaan terhadap delapan orang tersebut disertai dengan tes urine.

Hasil pemeriksaan yang disampaikan polisi menyebut tujuh orang positif menggunakan ekstasi, sedangkan satu orang berinisial N disebut positif menggunakan sabu dan ekstasi.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika.

Barang yang diamankan antara lain satu plastik bekas pakai yang diduga berisi sabu, dua butir pil ekstasi berwarna kuning, alat hisap, korek api, serta satu bungkus rokok yang disebut digunakan untuk menyimpan sabu.

Polisi juga menyebut N mengaku memperoleh narkotika dan ekstasi dari seseorang berinisial C. Sosok tersebut kemudian disebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan masih dicari aparat.

Polisi Sebut Proses Restorative Justice

Dalam perkembangan penanganan perkara, Polrestabes Surabaya menyatakan perkara terhadap delapan orang tersebut diproses melalui mekanisme restorative justice.

Polisi menyebut langkah tersebut berkaitan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan yang berada di bawah batas sebagaimana ketentuan yang menjadi rujukan dalam penanganan perkara narkotika.

Namun, proses pemeriksaan dan asesmen tetap menjadi bagian dari penanganan perkara. Karena itu, status hukum masing-masing orang yang diamankan perlu mengikuti hasil proses resmi dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Polisi Masih Dalami Dugaan Pertemuan

Polisi juga masih mendalami informasi mengenai dugaan adanya pertemuan antara tiga anggota DPRD tersebut sebelum berada di hotel.

Menurut pemberitaan JawaPos, ketiganya disebut sebelumnya mengikuti kegiatan kerja di Surabaya. Namun, terkait dugaan adanya janji untuk berkumpul dan menggunakan narkotika bersama, polisi menyatakan hal tersebut masih dalam pendalaman.

Dengan demikian, informasi mengenai adanya kesepakatan atau perencanaan untuk menggunakan narkotika bersama belum dapat diposisikan sebagai fakta yang telah terbukti.

Gerindra Tunggu Proses Hukum

Sikap Gerindra Jawa Timur hingga Kamis (1/10/2026) pada prinsipnya adalah menghormati proses hukum dan menunggu kepastian dari aparat penegak hukum.

Hidayat menyatakan partai tidak akan mengambil kesimpulan sebelum proses hukum memberikan kepastian. Jika nantinya terdapat bukti dan keputusan hukum yang menjadi dasar, mekanisme internal partai akan dijalankan melalui Mahkamah Partai.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa belum ada keputusan final mengenai sanksi organisasi terhadap tiga kader yang disebut dalam perkara tersebut.

Perkara ini masih berkembang. KlikTeras.com akan memperbarui informasi berdasarkan keterangan resmi aparat penegak hukum maupun pihak terkait.

Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini menggunakan istilah diduga dan menyamarkan identitas individu yang disebut terlibat untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Penyebutan nama partai, daerah, dan status sebagai anggota DPRD didasarkan pada informasi yang diberitakan sejumlah media serta keterangan pihak terkait. Status hukum masing-masing individu tetap menunggu proses dan keputusan resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KlikTeras.com — Independen, Berimbang, dan Terpercaya.

Baca juga berita lainnya :