Pelayanan PBB-P2 Penompo Digagas Para Kadus, Warga Antusias Urus Pecah Pajak

MOJOKERTO, KLIKTERAS.COM — Pelayanan PBB-P2 Penompo digelar di Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/8/2026). Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut digagas para kepala dusun se-Desa Penompo untuk mendekatkan akses pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut diinisiasi para kepala dusun se-Desa Penompo untuk mendekatkan akses pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat. Sejumlah warga tampak memanfaatkan layanan tersebut, terutama untuk pengurusan pemecahan pajak dan balik nama PBB-P2.

Warga yang datang membawa sejumlah dokumen pendukung, antara lain sertifikat tanah dan akta jual beli. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses penyesuaian data PBB-P2 sesuai dengan kepemilikan atau perubahan bidang tanah.

Pelayanan yang dilakukan di tingkat desa tersebut dinilai membantu warga karena mereka tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan untuk mengurus kebutuhan administrasi PBB-P2.

Kadus Inisiasi Pelayanan PBB-P2 Penompo

Menurut Riska, warga merasa terbantu karena akses pelayanan menjadi lebih mudah dan efisien. Pengurusan pemecahan pajak menjadi salah satu layanan yang banyak dimanfaatkan warga.

“Warga sangat antusias dengan pelayanan pajak ke desa karena mempermudah akses dan pelayanan lebih efisien tanpa perlu jauh-jauh datang ke kantor. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang mengurus, terutama layanan pecah pajak, sesuai dengan bukti sertifikat atau akta jual beli tanah yang dimiliki,” ujar Riska kepada Klikteras.com.

Pelayanan tersebut sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses administrasi perpajakan yang mudah dijangkau, khususnya berkaitan dengan perubahan data objek maupun subjek pajak.

Para kepala dusun dalam kegiatan ini berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pelayanan administrasi PBB-P2. Warga dapat menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang mereka hadapi secara langsung.

Pemecahan Pajak Banyak Diminati

Pemecahan pajak menjadi salah satu layanan yang paling banyak dimanfaatkan warga dalam kegiatan tersebut.

Warga mengajukan perubahan data dengan membawa dokumen kepemilikan, seperti sertifikat tanah maupun akta jual beli. Dokumen tersebut diperlukan untuk mendukung proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan di desa juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya harus meluangkan waktu untuk datang ke kantor pelayanan. Dengan adanya layanan di tingkat desa, warga dapat memperoleh informasi sekaligus menyampaikan kebutuhan administrasinya secara lebih dekat.

Namun, selain tingginya antusiasme warga, kegiatan tersebut juga menemukan persoalan terkait data pembayaran PBB-P2.

Ada Bukti Pembayaran, tetapi Sistem Tercatat Belum Terbayar

Kepala Dusun Penompo, Anas Imam Uhfa, menyampaikan adanya warga yang mengaku telah memiliki bukti pembayaran PBB-P2, tetapi status pembayaran dalam sistem Bapenda Kabupaten Mojokerto masih tercatat belum terbayarkan.

“Terima kasih kepada warga yang sangat antusias atas kegiatan ini. Sekaligus atas terselenggaranya kegiatan ini saya juga mengharapkan kritik dan saran terkait adanya bukti bayar pajak PBB-P2, namun di sistem Bapenda Mojokerto masih tercatat belum terbayarkan,” ujar Anas.

Perbedaan antara bukti pembayaran yang dimiliki warga dan data pada sistem tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan status pembayaran yang sebenarnya.

Persoalan ini menjadi penting karena status pembayaran PBB-P2 dapat berkaitan dengan proses administrasi berikutnya, termasuk pengurusan pemecahan maupun balik nama.

Anas mengatakan temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi para kepala dusun se-Desa Penompo.

“Dengan itu kami kepala dusun se-Desa Penompo akan introspeksi dan mengevaluasi hal tersebut,” katanya.

Verifikasi diperlukan agar warga yang telah memiliki bukti pembayaran memperoleh kepastian mengenai status transaksi mereka. Di sisi lain, apabila terdapat kesalahan atau keterlambatan pencatatan, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak pengelola pajak daerah.

Warga Minta Pemerintah Desa Lebih Aktif

Salah seorang warga yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial I mengapresiasi peran para kepala dusun yang menjadi penghubung dalam pelayanan pemecahan pajak maupun balik nama PBB-P2.

Namun, ia berharap pemerintah desa juga lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan memfasilitasi keluhan masyarakat.

Kepala Desa Penompo, Sutoyo, turut hadir dan mengikuti kegiatan pelayanan hingga selesai.

Kehadiran kepala desa diperlukan karena sejumlah warga masih membutuhkan kelengkapan administrasi yang memerlukan tanda tangan atau pengesahan dari pemerintah desa.

Berdasarkan pantauan tim redaksi KlikTeras.com di lokasi, Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Desa Penompo tidak terlihat berada di lokasi selama proses pelayanan berlangsung.

Redaksi belum memperoleh keterangan mengenai alasan ketidakhadiran kedua perangkat desa tersebut dalam kegiatan pelayanan. Karena itu, kondisi tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap pelayanan masyarakat.

Namun, keterlibatan perangkat desa tetap menjadi hal penting dalam kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, terutama ketika masyarakat membutuhkan informasi, pendampingan, maupun fasilitasi.

KlikTeras.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kasi Pemerintahan maupun Sekretaris Desa Penompo terkait kondisi tersebut, termasuk apabila keduanya memiliki tugas atau kepentingan lain pada saat kegiatan berlangsung.

Pelayanan Dekat, Data Perlu Dipastikan Akurat

Pelayanan PBB-P2 di Desa Penompo yang diinisiasi para kepala dusun mendapat respons positif dari masyarakat. Pemecahan pajak dan balik nama menjadi layanan yang cukup banyak dimanfaatkan warga.

Di sisi lain, kegiatan tersebut juga mengungkap perlunya perhatian terhadap sinkronisasi data pembayaran. Adanya warga yang membawa bukti pembayaran, sementara status dalam sistem masih tercatat belum terbayarkan, membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait.

Koordinasi antara pemerintah desa, kepala dusun, masyarakat, dan instansi pengelola pajak daerah diperlukan agar persoalan administrasi dapat ditindaklanjuti dengan jelas.

Bagi masyarakat, pelayanan yang mudah dijangkau perlu diikuti dengan kepastian informasi, akurasi data, transparansi proses, serta mekanisme pengaduan yang dapat digunakan ketika terjadi perbedaan data.

Dengan demikian, kegiatan pelayanan PBB-P2 di Desa Penompo tidak hanya menjadi upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi proses administrasi dan memastikan data perpajakan warga tercatat secara tepat.

Catatan Redaksi :

Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan informasi yang diperoleh dalam kegiatan pelayanan PBB-P2 di Desa Penompo. Terkait adanya perbedaan antara bukti pembayaran PBB-P2 yang dimiliki warga dengan status pembayaran yang tercatat dalam sistem Bapenda Kabupaten Mojokerto, redaksi memandang hal tersebut sebagai informasi yang perlu mendapatkan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Redaksi terbuka terhadap hak jawab, klarifikasi, maupun informasi tambahan dari Pemerintah Desa Penompo dan Bapenda Kabupaten Mojokerto sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.