DPR Setujui RUU Reforma Agraria, Tani Merdeka Indonesia Dorong Kepastian Hak Atas Tanah Petani

JAKARTA, KLIKTeras.com – DPN Tani Merdeka Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI yang menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menilai persetujuan tersebut merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi petani yang selama ini masih menghadapi konflik pertanahan dan ketidakjelasan status hak atas lahan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan semua fraksi di DPR RI dengan langkah cepat menyetujui RUU Reforma Agraria. Bagi petani, kepastian hak atas tanah sangat penting karena masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. RUU ini benar-benar memberi perlindungan kepada petani,” kata Don Muzakir di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurut Don, konflik pertanahan yang berlangsung dalam waktu lama dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan petani. Selain kehilangan kepastian hukum, kondisi tersebut juga dapat menghambat masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis lahan.

“RUU Reforma Agraria dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria struktural. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari tanah,” ujarnya.

Petani hingga Masyarakat Adat Jadi Perhatian

Don mengatakan, draf RUU Pengaturan Reforma Agraria menempatkan sejumlah kelompok masyarakat sebagai subjek reforma agraria.

Kelompok tersebut antara lain petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan.

Ia menilai kelompok-kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena tanah merupakan bagian penting dari sumber penghasilan dan keberlangsungan kehidupan mereka.

“Jangan sampai petani yang sudah lama menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum. Petani harus mendapatkan hak dan perlindungan yang jelas agar bisa bekerja dengan tenang dan mengembangkan lahannya,” tegas Don.

Salah satu materi yang menjadi perhatian Tani Merdeka Indonesia adalah penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah.

Dalam draf RUU tersebut diatur mengenai batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah. Prosesnya meliputi identifikasi, inventarisasi, verifikasi hingga pengukuran ulang objek reforma agraria.

“Pembatasan penguasaan tanah menjadi poin penting. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sementara petani yang membutuhkan lahan justru semakin sulit mendapatkannya,” kata Don.

Menurutnya, ketentuan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penguasaan lahan yang terlalu terkonsentrasi pada pihak tertentu.

Dorong Penyelesaian Konflik Agraria

Draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri dari 16 bab dan 70 pasal. Materi yang diatur mencakup penguasaan dan pemilikan tanah, redistribusi dan restitusi, legalitas hak atas tanah, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik hingga kelembagaan reforma agraria.

Salah satu poin penting dalam draf tersebut adalah pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang nantinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BRAN akan menangani penyelenggaraan reforma agraria mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Tani Merdeka Indonesia menilai keberadaan lembaga khusus tersebut dapat memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani persoalan agraria yang selama ini melibatkan banyak sektor dan instansi.

“BRAN ini harus benar-benar menjadi lembaga yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan agraria secara terpadu. Jangan sampai petani harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mencari kepastian atas tanahnya,” ujar Don.

Selain BRAN, draf RUU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas BRAN. Dewan tersebut bertugas memastikan penyelenggaraan reforma agraria berjalan secara akuntabel, transparan dan efektif.

Tani Merdeka Minta Suara Petani Didengar

Tani Merdeka Indonesia berharap pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria tidak hanya berlangsung di ruang parlemen. Kelompok yang terdampak langsung persoalan agraria dinilai harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan kondisi dan persoalan yang terjadi di lapangan.

Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap substansi aturan tersebut.

“Suara petani harus benar-benar didengar dalam pembahasan RUU ini. Ukurannya nanti bukan hanya bagus di dalam undang-undang, tetapi apakah petani mendapatkan kepastian tanah dan konflik berkurang,” tutur Don.

Don meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI dapat menyelesaikan pembahasan RUU Reforma Agraria dengan baik.

Ia juga menilai pembahasan RUU tersebut menjadi momentum penting menjelang Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September.

DPR Setujui RUU Reforma Agraria

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (8/9/2026) menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat paripurna tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota dewan terhadap RUU yang sebelumnya telah disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab anggota dewan.

Persetujuan tersebut diambil setelah Baleg DPR RI menyelesaikan penyusunan draf RUU Pengaturan Reforma Agraria sehari sebelumnya.

Bagi Tani Merdeka Indonesia, langkah tersebut diharapkan menjadi awal dari lahirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian hak atas tanah, mempercepat penyelesaian konflik agraria, serta memperkuat perlindungan bagi petani dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya agraria